Month: February 2018

Kebijakan Amerika Serikat Mengakibatkan Rupiah Semakin Tertekan

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, tekanan utama terhadap rupiah berasal dari kebijakan moneter AS, yaitu The Federal Reserve yang disebut-sebut akan mengerek suku bunga acuannya (Fed Fund Rate/FFR).

Bank Indonesia (BI) menyebut nilai tukar (kurs) rupiah tertekan sejak awal bulan ini karena berbagai kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan di tengah hari ini saja, Rabu (21/2), rupiah berada pada posisi Rp13.605 per dolar AS atau meningkat dibandingkan pembukaan Rp13.560 per dolar AS.

Tak cuma itu, kebijakan fiskal AS, seperti pemangkasan pajak korporasi dan individu yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump juga menjadi daya tarik masuknya uang ke Negeri Paman Sam tersebut.

“Dugaan lain, pertumbuhan ekonomi Amerika lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya, yaitu dari 2,3 persen menjadi 2,6 persen. Jadi, kenaikan ini juga membuat daya tarik bagi ekonomi Amerika,” ujarnya usai memberi kuliah umum di Perbanas Institute, Rabu (21/2).

Kendati demikian, ia menilai, pergerakan kurs rupiah belum terlalu terpuruk. Catatan BI, rupiah berada di posisi Rp13.548 per dolar AS pada akhir Desember 2017. Lalu, sempat menyentuh Rp13.413 per dolar AS pada akhir bulan lalu.

“Sepanjang tahun 2017, rupiah hanya melemah 0,71 persen. Bahkan, di bulan Januari terjadi penguatan rupiah sampai di atas satu persen apresiasi. Meski memang, sejak Februari ada tekanan,” katanya.
Namun demikian, ia meyakini, kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang cukup stabil akan menjaga pergerakan kurs rupiah pada rentang yang baik. Pun demikian, ia mengaku tak punya target khusus bagi kurs rupiah.

Salah satu cerminan ekonomi yang cukup stabil, terlihat pada laju inflasi sebesar 3,25 persen secara tahunan pada Januari 2018. Angka ini masih di rentang target sebesar 3,5 persen plus minus satu persen untuk tahun ini.

“Saya lihat Indonesia itu makro ekonominya terjaga. Kalau indikator ekonomi terjaga, kami yakin dampaknya bisa diatasi oleh Indonesia,” pungkasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

Meneropong Awan Mendung Industri Ritel

Awan mendung masih menyelimuti sektor ritel di Indonesia pada awal tahun ini. Beberapa gerai ritel produk busana dan alas kaki impor memutuskan untuk menutup gerainya di pusat perbelanjaan domestik, diantaranya Clarks, Dorothy Perkins, dan New Look.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk pakaian jadi memang terus melambat hingga rata rata tumbuh 3,05 persen sepanjang tahun 2017. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan pengeluaran konsumsi secara total yang masih bisa tumbuh 4,95 persen. Hal itu didahului dengan penjualan diskon besar-besaran untuk menghabiskan stok sebelum pemilik menutup gerainya.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira tak heran pemilik lisensi impor memutuskan untuk tak lagi membuka gerai produk tersebut di Indonesia. Hal itu tak lepas dari belum pulihnya permintaan di dalam negeri.

“Artinya, masyarakat secara umum mengurangi belanja fashion,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/2) kemarin.

Menurut Bhima, turunnya porsi belanja masyarakat disebabkan oleh kelas menengah atas yang lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank, terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh diatas kredit bank. Tak hanya itu, menurut Bhima, kelas menengah atas mengerem belanja di sektor pakaian juga disebabkan oleh petugas pajak yang bisa mengintip transaksi kartu kredit penggunanya.

Dan pada Desember 2017, Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,3 persen secara tahunan. Sementara, kredit perbankan periode yang sama tumbuh 8,2 persen.

“Kalau di 2017 diperkirakan total transaksi e-commerce sebesar Rp87,7 triliun maka nilai penjualan pakaian jadi adalah Rp40,1 triliun per tahunnya,” jelasnya.

Selain itu, tren peralihan sistem penjualan dari secara langsung (offline) ke eletronik (e-commerce) juga perlu dicermati. Terlebih sekitar 45,8 persen penjualan barang yang dibeli melalui platform e-commece merupakan penjualan produk pakaian, meskipun nilai transaksinya ditaksir hanya berkisar satu persen dari total penjualan ritel nasional.

“Kemunculan merek-merek personal contohnya untuk busana muslim sebenarnya peluang bagus. Asalkan konsepnya pakai e-commerce bukan untuk fisik,” ujarnya.

Di sisi lain, ditutupnya gerai pakaian impor di pusat perbelanjaan bisa menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk merebut pangsa pasar. Pasalnya, munculnya merek-merek personal baru yang ramai di media sosial juga berperan dalam menggerus pasar pakaian impor.

 

Pemerintah, lanjut Bhima, juga perlu menyiapkan alih profesi bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, bagi perusahaan ritel yang tutup, Pemerintah perlu membantu pengurusan sengketa kerja agar pesangon bisa cepat dibayar oleh perusahaan. Untuk menahan tren perlambatan sektor ritel, lanjut Bhima, Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan konsumen dengan mengkaji ulang seluruh kebijakan perpajakan.

Kemudian, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi sektor offline dan online. Misalnya, masuknya platform ritel offline dari Amazon dengan Amazon Go pada tahun lalu menjadi bukti bahwa kerja sama akan menguntungkan pelaku ritel konvensional juga.

“Jangan karena mengejar target pajak yang naik 20 persen lalu sektor ritel jadi korban,” ujarnya.

“Tahun lalu, pengeluaran konsumsi untuk restoran dan hotel pertumbuhannya naik hingga 5,3 persen,” Imnya.

Sementara, pusat perbelanjaan harus merenovasi konsep secara total terutama bagi pusat perbelanjaan yang lama. Bagi pusat perbelanjaan yang sebelumnya fokus di ritel fashion jika ingin bertahan perlu beradaptasi dengan mengubah diri menjadi tempat kuliner.

 

Pengusaha beraniĀ  ambil risiko:

Tahun lalu, menurut Tutum, industri ritel memang masih relatif stagnan karena belum pulihnya permintaan masyarakat. Sementara, pembayaran sewa gerai di pusat perbelanjaan harus dibayar tak peduli laku atau tidaknya barang yang dijual.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengingatkan keputusan penutupan gerai bukan merupakan keputusan yang mendadak. Biasanya, keputusan untuk ekspansi maupun menutup gerai telah dipikirkan enam bulan sebelumnya setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian selama beberapa periode. Tak ayal, pemilik akan mencari cara untuk menekan biaya, salah satunya dengan keluar dari pusat perbelanjaan.

“Penutupan gerai merupakan upaya pemilik untuk efisiensi biaya,” ujarnya.

Setelah menutup gerai, pemilik bisa mengalihkan penjualan dengan sistem menitipkan di toko ritel besar atau menjualnya secara daring. Dengan demikian, produk masih bisa beredar di pasar.

 

Menurut Tutum, tren penutupan gerai masih bisa berlanjut hingga akhir tahun kecuali ada angin segar berhembus kencang di perekonomian. Gelaran pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun ini bagi Tutum hanya sebagai pemanis dan belum cukup kuat untuk mengembalikan kejayaan sektor ritel.

Aprindo sendiri berharap sektor ritel bisa tumbuh setidaknya 9 persen tahun ini, membaik dari tahun lalu yang hanya tumbuh di kisaran 7,5 persen. Hal itu seperti diungkap Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam wawancara terpisah beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Indonesia Stefanus Ridwan menilai penutupan suatu gerai di pusat perbelanjaan merupakan hal yang biasa.

Menurut Stefanus, jika gerai ingin bertahan di tengah ketatnya persaingan, produk yang dijual harus menarik, bergengsi, dan lekat di hati konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak merasa sayang mengeluarkan uangnya.

“Kalau tidak bisa membuat produknya menjadi hits. ya akan ketinggalan,” jelasnya.

“Kalau gerai tidak laku percuma kami pertahankan, mendingan kami mencari gerai yang bisa menarik orang untuk datang,” sambungnya.

Stefanus tidak terlalu khawatir penutupan beberapa gerai produk ritel fashion impor akan menekan penerimaan pusat perbelanjaan. Pasalnya, jika satu gerai produk ditutup, permintaan dari produk ritel lain untuk mengisi gerai yang ditutup tersebut masih ada. Misalnya gerai untuk produk-produk yang laris dijual melalui platform media sosial.

 

Selain itu, seperti yang disebutkan Bhima di atas, pengelola pusat perbelanjaan juga telah menangkap tren peralihan pola konsumsi masyarakat. Karenanya, pusat perbelanjaan kini banyak yang berbenah dengan memperbanyak gerai di sektor kuliner dan hiburan, serta mengadakan acara-acara yang bisa menarik pengunjung. Pemerintah terus mencermati perkembangan sektor ritel, terutama dampaknya ke pasar tenaga kerja.

 

 

Pertumbuhan KPR Menanjak, Kredit Real Estate Anjlok

Pertumbuhan KPR tersebut lebih tinggi dibanding 2016 lalu yang hanya tercatat sebesar 8,1 persen (yoy /year on year). Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR dan KPA) mencapai Rp410 triliun pada sepanjang tahun lalu. Penyaluran tersebut 11,4 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).

Perlambatan kredit properti terutama terjadi pada kredit real estate dan konstruksi. Tahun lalu, kredit real estate hanya tumbuh 6,4 persen (yoy) menjadi Rp139 triliun, melambat signifikan dibanding 2016 yang mencapai 22,2 persen (yoy). Sementara itu, kredit konstruksi tumbuh 20 persen (yoy) menjadi Rp257,2 triliun, melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 24,2 persen (yoy). Berdasarkan data uang beredar BI, penyaluran kredit properti secara keseluruhan tumbuh melambat dari 15 persen (yoy) pada 2016 menjadi 13 persen (yoy) di tahun lalu. Adapun hingga tahun lalu, penyaluran kredit properti mencapai Rp806,5 triliun.

Kenaikan pertumbuhan kredit terutama terjadi pada kredit modal kerja dari 7,3 persen (yoy) menjadi 8,3 persen (yoy) dengan total penyaluran Rp2.212,7 triliun. Pertumbuhan kredit investasi naik dari 4,6 persen (yoy) menjadi 4,8 persen (yoy) dengan penyaluran kredit sebesar Rp1.168,9 triliun. Pada tahun lalu, BI juga mencatat penyaluran kredit secara keseluruhan tumbuh 8,2 persen (yoy), meningkat dibanding 2016 yang tumbuh 7,6 persen (yoy). Adapun total penyaluran kedit di akhir tahun lalu tercatat sebesar Rp4.763 triliun. Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi naik dari 10,2 persen (yoy) menjadi 10,9 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp1.386 triliun.

 

Sumber: cnnindonesia.com

Scroll to top